Bea Cukai Temukan Kasus Impor Sampah Plastik Sejak Januari 2018

Bea Cukai Temukan Kasus Impor Sampah Plastik Sejak Januari 2018

Bisnisholic.web.id – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa setidaknya ada empat kasus impor limbah plastik ke negara itu dari Januari 2018 hingga Juni 2019. Kasus pertama adalah penemuan limbah plastik di Surabaya, Jawa Timur.

Bea Cukai mendapati ada lima kontainer yang semestinya berisi skrap kertas dari Amerika Serikat. Namun ternyata, kertas bekas impor itu dicampur sampah plastik dan mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun alias B3.

Kini, kontainer berisi sampah plastik itu sudah dikembalikan ke negara asal. “Seluruhnya sudah direekspor,” ujar Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Syarif Hidayat melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Senin, 17 Juni 2019.

Kasus kedua adalah temuan di Batam, Kepulauan Riau. Bea Cukai menduga ada 65 kontainer skrap plastik asal Amerika Serikat dan Eropa yang dicampur dengan limbah plastik. Dari 65 kontainer itu, 30 kontainer sudah diperiksa dengan hasil 17 kontainer memenuhi ketentuan, 3 kontainer sudah dilakukan uji laboratorium dan tengah dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta 10 kontainer sedang dalam proses uji laboratorium. “Sebanyak 35 kontainer sisanya masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Syarif.

Berikutnya, impor limbah kertas juga tercatat terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Namun, setelah diperiksa, sebanyak sembilan kontainer asal negeri Abang SAm itu sudah sesuai ketentuan.

Terakhir adalah kasus impor waste paper di Tanjung Priok, DKI Jakata. Dalam kasus itu tercatat ada 16 kontainer berisi kertas bekas asal Amerika Serikat. “Diduga impor itu tercampur limbah lain. Terhadap kontainer tersebut telah diselesaikan dengan reekspor,” kata Syarif.

Ke depannya, Syarif mengatakan Bea Cukai bakal memperketat pengawasan terhadap impor skrap plastik dan kertas. “Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan dan analisis berbasis manajemen risiko dalam melakukan pemeriksaan terhadap impor skrap plastik dan kertas,” ujar dia.

Baca juga : Importir Bawang Putih Akan Terus Berlanjut

Di samping itu, Bea Cukai terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengembalikan limbah yang telah masuk ke Indonesia ke negara asal. “Dalam hal ini yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutur Syarif.

Importir Bawang Putih Akan Terus Berlanjut

Importir Bawang Putih Akan Terus Berlanjut

Bisnisholic.web.id – Kementerian Pertanian menekankan bahwa kebijakan penanaman wajib dan produksi bawang putih, hingga 5 persen dari permintaan impor, akan berlanjut. Diyakini bahwa kebijakan tersebut tidak menyebabkan kenaikan harga bawang putih di tingkat konsumen beberapa waktu lalu.

“Wajib tanam importir hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pencapaian target swasembada selain melalui dana APBN,” ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Moh. Ismail Wahab dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Selasa, 18 Juni 2019.

Pelibatan importir dalam proses wajib tanam sendiri dimaksudkan untuk menumbuhkan kepedulian dan komitmen kebersamaan. Ismail menyatakan hal ini adalah salah satu langkah untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional khususnya bawang putih. Meski sejumlah kekurangan masih mewarnai pelaksanaan program ini, Kementan mencatat terdapat berbagai keberhasilan. Di antaranya adalah kenaikan jumlah luas panen sebesar 250 persen dan peningkatan produksi 200 persen pada 2018 dibanding tahun sebelumnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Lahan sudah berubah peruntukan. Iklim juga mengalami pergeseran. Benih lokal awalnya juga sangat terbatas. Kita sudah petakan itu semua. Evaluasi dan pembenahan terus dilakukan bersama semua pihak terkait. Tentu berlaku mekanisme reward and punishment dalam proses ini,” kata Ismail.

Pemerintah memproyeksikan pasokan bawang putih untuk konsumsi dalam negeri masih mengandalkan impor sampai 2021. Sementara itu, produksi dalam negeri termasuk program wajib tanam difokuskan untuk memenuhi kebutuhan benih tanam. Ismail menuturkan untuk 2019, produksi bawang putih lokal terus digenjot di lebih dari 100 kabupaten dengan menggunakan APBN. Dari data yang dihimpun Kementerian Pertanian, rata-rata produktivitas bawang putih lokal nasional baru mencapai 8 ton per hektare. Namun, di beberapa daerah seperti Sembalun, produktivitas bisa mencapai 12 ton sampai 18 ton per hektare. Produktivitas bahkan tercatat bisa mencapai 20 ton per hektare di Kabupaten Karanganyar.

“Kami akui angka produktivitas kita masih lebih rendah dari Cina, tapi soal aroma rasa, kita masih jagonya,” kata Ismail merujuk pada negara yang memasok sebagian besar bawang putih konsumsi ke Indonesia.

Selain memastikan keberlanjutan program wajib tanam, Ismail menyatakan mekanisme penerbitan rekomendasi impor oleh Kementan dan Surat Persetujuan Impor (SPI) oleh Kementerian Perdagangan diklaim masih berjalan sesuai koridor aturan. Ia pun membantah ada upaya kesengajaan menciptakan kelangkaan pasokan pada bulan-bulan tertentu, sehingga memicu lonjakan harga, seperti yang terjadi beberapa pekan menjelang Ramadan 2019.

Kementan menyatakan stok carry over bawang putih masih mencukupi sampai April 2019. Perhitungan ini didasari data BPS 2018 yang menunjukkan bahwa realisasi impor bawang putih periode November-Desember 2018 berada di angka 227.600 ton. Sementara itu, kebutuhan bulanan nasional berada di kisaran 40 ribu ton. Ismail mengungkapkan perkiraan ini juga telah menyertakan faktor susut bobot selama penyimpanan. Ia pun menilai tren kenaikan harga sudah terjadi mulai Februari dan Maret 2019.

“Bisa jadi ada pihak-pihak yang sengaja menggunakan isu penerbitan RIPH [Rekomendasi Impor Produk Holtikultura] dan SPI untuk mempengaruhi psikologi pasar,” ujar Ismail.

Ismail pun menjelaskan besaran wajib tanam RIPH tidak bisa mengacu kepada SPI. Proses RIPH lebih awal dibanding SPI, karena wajib tanam ini lebih dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen mendukung swasembada, bukan sekedar syarat memperoleh SPI.

“Wajib tanam diarahkan untuk membangun kemitraan, sehingga sejak awal sudah didesain dan dibangun model komprehensif bawang putih lokal, mulai dari proses budidaya panen, kemitraan, gudang, distribusi hingga pasarnya,” tutur Ismail.

Baca juga : Wilayah Kebumen Mengalami Kekeringan Sawah

Dalam menyikapi importir yang tak patuh terhadap kewajiban tanam, Ismail menuturkan sampai saat ini Kementan telah memasukkan 38 importir bawang putih dalam daftar hitam dari total 81 importir penerima RIPH pada 2017. Selain itu, 15 importir tercatat masih bermasalah terkait importasi produk holtikultura. Melihat kondisi ini, Ismail pun tak menutup kemungkinan jumlah daftar hitam importir bawang putih akan terus bertambah seiring proses evaluasi wajib tanam RIPH 2018 dan 2019. Dalam hal ini, pihaknya melibatkan Inspektorat, KPK, Satgas Pangan, KPPU, DPR dan pihak lainnya. “Tentu saja importir dan stakeholder lain juga kita ajak komunikasi,” katanya.

Wilayah Kebumen Mengalami Kekeringan Sawah

Wilayah Kebumen Mengalami Kekeringan Sawah

Bisnisholic.web.idKementerian Pertanian (Kementerian Pertanian) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Fasilitas Pertanian (PSP) memantau kekeringan beras di Kabupaten Kebumen. Beberapa tempat terancam oleh kekeringan, termasuk Pesantren Bulus dan Kecamatan Petanahan.

Di Kecamatan Bulus Pesantren luas tanaman padi sawah (standing crop) yang terancam kekeringan pada Musim Tanam kedua (MT II) sebanyak 213 Ha. Meliputi Desa Indrosari 6 Ha, Desa Sangubanyu 30 Ha, Desa Ambalkumolo 9 Ha, Desa Bocor 14 Ha, Desa Waluyo 4 Ha, dan Desa Sidomoro 160 Ha. Saat ini umur tanaman padi 30 hari setelah tanam (HST). Pada Kecamatan Bulus Pesantren pantauan dilakukan pada Desa Sidomoro, Desa Tanjungsari dan Desa Bocor. Berdasarkan pantauan Gapoktan Mitra Tani di Desa Sidomoro yang merupakan desa paling luas standing crop yang terancam kekeringan.

“Penyebab kekekeringan yang melanda Kecamatan Bulus Pesantren karena pengurangan suplai air dari Waduk Wadaslintang (intake Kedungsamak) ke jaringan irigasi. Juga karena musim kemarau yang maju, bulan April curah hujan rendah dan Bulan Mei sudah tidak ada hujan. Sementara awal masa tanam yang mengalami kemunduran,” jelas Direktur Jenderal PSP, Sarwo Edhy, dalam keterangannya, Selasa (18/6/2019).

Sarwo Edhy mengatakan, telah dilakukan upaya penyelamatan tanaman padi yang mengalami kekeringan. Di antaranya dilakukan melalui system gilir giring selama 6 hari mendapatkan 1 hari untuk pengairan, memaksimalkan pemanfaatan pompa bantuan pemerintah th 2018 dengan (3 inc) untuk mengairi sawah yang rawan kekeringan dan secara bergiliran anggota P3A/Gapoktan menjaga pengaturan pemakaian air. Pada TA. 2018 Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi pompa air (dana TP) sebanyak 15 unit (3 inch). Semuanya sudah terdistribusi secara merata pada daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.

“Akan diupayakan pompa dengan kapasitas yang lebih besar (6 inc) agar dapat mengalirkan air sari saluran irigasi di Desa Tanjungsari ke saluran irigasi tersier yang menuju Desa Sidomoro sehingga dapat menambah ketersediaan air,” tambahnya.

Sedangkan pada Desa Bocor, dengan standing crop yang mengalami kekeringan mencapai 14 Ha. Kekeringan disebabkan karena suplai air dari saluran irigasi Wadaslintang tidak bisa mencapai Desa Bocor. Namun saat ini untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dilakukan dengan memanfaatkan air permukaan sungai Kedungbener (Jaringan Irigasi Air Permukaan) dengan kapasitas pompa 213 ubin mesin. Sementara di Kecamatan Petanahan, luas standing crop yang mengalami kekeringan mencapai 20 Ha, pada umur tanaman 12 HST. Kejadian kekeringan ini, baru pertama kali terjadi di Kecamatan Petanahan yang terkenal paling berpotensi dan subur. Pada bulan Februari 2019 pada daerah/blok yang terkena kekeringan tersebut terkena kebanjiran.

Baca juga : Apa Indonesia Terkena Dampak Perang Dagang AS Vs China

“Kekeringan tanaman padi pada Kecamatan Petanahan ini disebabkan oleh kondisi iklim dimana musim kemarau maju, masa tanam mundur, air irigasi dari DI Wadaslintang tidak bisa mencapai Petanahan karena kondisi saluran irigasi tersier belum permanen sehingga banyak terjadi kehilangan air, dan tidak bisa menggunakan air tanah karena air berminyak dan asin,” sebutnya.

Solusi yang sedang diupayakan meliputi sistem gilir giring setiap 6 hari sekali mendapat giliran 1 hari untuk pengairan. Selain itu, juga dilakukan rehabilitasi saluran irigasi tersier sejauh 300 m.

Apa Indonesia Terkena Dampak Perang Dagang AS Vs China

Apa Indonesia Terkena Dampak Perang Dagang AS Vs China

Bisnisholic.web.id – Lembaga penelitian dari Biro Penelitian Ekonomi Makro ASEAN + 3 (AMRO) mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak terpengaruh secara negatif oleh perang perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina.

Menurut Chief Economist AMRO Hoe Ee Khor hal ini terjadi karena tidak banyak proyek manufaktur yang pindah ke China dan Indonesia tidak masuk dalam mata rantai produksi untuk ekspor kedua negara tersebut.

“Forecast kita untuk Indonesia (pertumbuhan ekonomi) belum diubah, masih 5,1%, karena saya rasa Indonesia tidak terlalu terdampak perang dagang seperti negara lain,” ujar Hoe.
Dia menjelaskan memang dalam prediksi terburuk, AMRO mengungkapkan eskalasi ketegangan perdagangan antara AS dan China bisa menurunkan ekonomi kawasan hingga 40%. Bahkan ia memprediksi dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi di kawasan bisa turun mencapai 100 bps.

“AS dan Tiongkok akan sama-sama dirugikan, terlebih jika tambahan kebijakan non-tarif juga diterapkan. Dampak absolut perang dagang terhadap AS selama 2019-2020 relatif lebih rendah (-30 bps), dibandingkan terhadap Tiongkok (-60 bps),” ujar dia.

Dia mengatakan, dampak relatif terhadap AS akan jauh lebih besar (13% terhadap pertumbuhan rata-rata 2019-2020) dibandingkan terhadap Tiongkok (di bawah 10%). Otoritas di kawasan harus terus waspada mengingat risiko menjadi semakin nyata. Beberapa negara kawasan telah menerapkan langkah-langkah kebijakan yang bersifat pre-emptive atau frontloaded yang telah membantu meredakan kekhawatiran pasar. Di beberapa negara, kebijakan moneter telah diperketat untuk menjaga stabilitas eksternal dan inflasi domestik, serta membendung akumulasi risiko yang mengancam stabilitas keuangan akibat periode suku bunga rendah yang berkepanjangan.

Langkah-langkah lain, seperti penangguhan proyek infrastruktur yang membutuhkan banyak bahan baku impor, juga telah dilakukan untuk mengurangi tekanan pada transaksi berjalan. Di sisi fiskal, anggaran pemerintah yang sehat mendukung kebijakan fiskal untuk memainkan peran countercyclical yang meski terbatas namun penting.

Baca juga : Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Gaji PNS Baru

Beberapa negara kawasan juga telah mengadopsi kebijakan yang cenderung ekspansif, atau memprioritaskan ulang pengeluaran jika terdapat keterbatasan fiskal. Setelah periode pertumbuhan yang tinggi, didukung oleh kondisi keuangan global yang longgar, beberapa ekonomi kawasan saat ini mengalami perlambatan siklus kredit dan beberapa telah melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong penyaluran kredit.
Hoe mengatakan, Indonesia bisa mendapatkan manfaat positif dari ketegangan tersebut asalkan bisa menarik investasi manufaktur dari China. Seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand. “Di Indonesia ada juga potensi mendapatkan perpindahan manufaktur tetapi memang dalam jangka panjang,” kata dia.

Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Gaji PNS Baru

Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Gaji PNS Baru

Bisnisholic.web.idMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan bahwa kenaikan pagu indikatif di luar Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp. 31,433 triliun pada 2019 menjadi Rp. 35.648 triliun pada tahun 2020 atau hingga Rp. 4.215 triliun. Salah satu kenaikan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan bagi pejabat publik baru yang direkrut pada 2018.

Hal itu disampaikan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dalam rapat kerja (raker) Komisi XI DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2020.

Pertama adalah kenaikan pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp 2,14 triliun. Itu untuk mendukung reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, kenaikan pemeliharaan akibat ada tambahan aset, dan lain sebagainya.

“Serta adanya penambahan jumlah pegawai baru tahun 2019 beserta kenaikan tukin (tunjangan kinerja),” kata Sri Mulyani dalam paparannya di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Berikutnya adalah anggaran Ditjen Pajak yang diusulkan naik Rp 1,095 triliun, baik untuk belanja operasional maupun non operasional.

“Terutama untuk belanja sewa beberapa Satker untuk memenuhi belanja operasional kantor dan pemenuhan gaji tunjangan melekat dalam rangka rekrutmen pegawai baru, dan sarana dan prasarana,” ujarnya.

Selanjutnya adalah anggaran Ditjen Bea Cukai yang diusulkan naik Rp 672 miliar, yang salah satunya juga untuk gaji dan tunjangan PNS baru yang direkrut 2018.

Baca juga : Teknoligi Jepang Mengubah Limbah Sawit Jadi Uang

“Untuk menambah pemeliharaan gedung bangunan dan sarana prasarana, serta gaji dan tunjangan melekat untuk rekrutmen pegawai baru dan pemeliharaan alat-alat pemindai dan mesin lainnya,” jelasnya.

Lalu ada Itjen yang diusulkan naik Rp 4,64 miliar, Ditjen Anggaran Rp 8,922 miliar, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 765,53 juta, Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Rp 1,761 miliar, Ditjen Perbendaharaan Rp 176 miliar, Ditjen Kekayaan Negara Rp 99,1 miliar, BPPK Rp 20,8 miliar. Sementara itu ada usulan penurunan belanja untuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rp 1,185 miliar, dan Indonesia National Single Window (INSW) Rp 3,546 miliar. Untuk gaji dan tunjangan pegawai dialokasikan ke belanja operasional yang terdiri dari beberapa kebutuhan lainnya. Belanja operasional diusulkan naik Rp 3,213 triliun, sementara belanja non operasional diusulkan naik Rp 1,002 triliun (setelah pembulatan).